Screenshot_2019_1206_223149-700x390

48 Desa Diduga Sudah Cairkan Program Sidake

SALAKAN, radarinvestigasi.com – Masih ingat dengan pengadaan program sistim informasi desa elektronik (SIDAKe) berbasis aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer yang sempat disorot beberapa bulan lalu?

Lalu, apa yang terjadi dengan program titipan dinas PMD Bangkep tersebut? Padahal, Kadis PMD Kabupaten Bangkep, Rahmad Labou sebelumnya sudah menyampaikan ke publik jika program aplikasi berbasis IT tersebut tengah dibatalkan.

Nyatanya, saat ini sudah ada 48 desa yang tanpa melalui proses verifikasi tapi justru sudah mencairkan dana tersebut. Atau sudah mencapai 70 persen.

Rahmad Labou, dikonfirmasi wartawan Kamis (5/12) siang kemarin mengaku tidak mengetahui masalah pencairan itu. Rahmad menyarankan wartawan mengkonfirmasikan dengan pihak penyedia.

” Coba konfirmasi ke pelaporan omspan. Saya tidak tahu, coba konfirmasi ke penyedia,”singkatnya saat ditanya.

Sekadar diketahui, program aplikasi Sidake selain program titipan dari dinas agar dibiayaindari Dana Desa (DD), program itu juga tidak melalui hasil musyawarah masyarakat desa. Sehingga tidak ada dalam RKPDes.

Sementara itu, Ketua DPD JPKP Kabupaten Bangkep, Rano Lamahung menjelaskan, proses pencairan untuk setiap program yang masuk di omspan, rekeningnya hanya sedikit dan tidak sekomplit Siskeudes.

“Bisa jadi program lain seperti baliho, internet, laptop, dan lain lain sudah digabungkan dengan sistim informasi desa lainnya. Karena rekening sistim informasi desa itu hanya satu,” terang Rano.

Sangat luar biasa, lanjut Rano, jika
setiap desa dipaksa harus menganggarkan pembiayaan aplikasi itu dari Dana Desa (DD) berjumlah sebesar Rp40 juta hingga Rp60 juta.

“Buktinya, untuk APBDes perubahan 2019 ini saja hampir tidak ada desa yang berani mengganti program Sidake Dan Peta desa. Entahlah. Apakah desa mungkin juga ketakutan atau seperti apa,”herannya.

Rano menyebutkan, pembiayaan khusus aplikasi Sidake dalam APBDes sebesar Rp 10 sampai Rp 15 juta. Lalu, dibuat rincian kegiatan lagi berupa peta desa dengan nilai Rp20 juta sampai Rp 30 juta.
“Jadi karena kegiatan itu hanya satu kode rekening, Sidake hanya berupa aplikasi, dan peta desa adalah perangkat kerasnya atau hard-nya. Sehingga pembiayaan Sidake tembus diatas Rp40 juta sampai Rp 60 juta per desa,”paparnya.

Rano menduga, lolosnya program titipan dinas yang tidak disetujui oleh Plt Bupati Bangkep itu disebabkan pihak pemerintah desa menggunakan jalur khusus lewat kepala dinas tanpa proses verifikasi.
“Kebanyakan desa tembak langsung ke Kadis,”tukasnya.

Jumat (6/12) tadi siang, wartawan media ini menelusuri ke lapangan. Hasilnya, sejumlah desa di Kecamatan Liang, rata-rata telah menganggarkan aplikasi Sidake. Bahkan, di wilayah kecamatan Buko Selatan pembiayaannya justru berkisar diangka Rp60 juta.

“Sudah masuk dananya di rekening desa. Jadi tinggal dibuatkan SPP untuk bisa cair,”ungkap salah seorang bendahara desa di Kecamatan Liang itu. (Ir)