Bahas Soal Kesiapan Penyangga IKN, Sejumlah Ormas Daerah, OKP dan LSM Gelar Diaolg Interaktif

Balikpapan, radarinvestigasi.com — Bahas soal kesiapan Balikpapan sebagai Kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN), sejumlah Ormas daerah, OKP dan LSM menggelar dialog interaktif di Pondok Indo Kuliner kawasan Mall Balikpapan Baru, Selasa, 17/3/2020

Dialog interaktif ini menghadirkan narasumber Dosen Pasca Sarjana Penerimaan Wilayah Universitas Mulawarman Prof. DR. Tiopan Henry Manto Gultom, ST. MM, Pakar Perencanaan Kota Sunarto Sastro Wardoyo, Ketua KNPI Kota Balikpapan Andi Ahmad Muttawelly

Pakar Perencanaan Kota Sunarto Satro Wardoyo menjelaskan, dialog tersebut lebih kepada persoalan kesiapan Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN)

PhotoPictureResizer_200318_095427071-700x400
Pakar Perencanaan Kota, Sunarto Sastro Wardoyo

“Penyangga ini berada di level paling bawah, jika penyangganya ambruk maka yang di sangga pun akan ambruk. Sebagai Kota penyangga IKN, tingkat kecepatan responsif pemerintah Kota Balikpapan saya lihat masih lemah, terutama dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dibidang tenaga kerja maupun dalam penyiapan kawasan permukiman,” ucap Sunarto ditemui awak media usai mengikuti dialog

Secara umum, kata Sunarto, Balikpapan berada dalam satu struktur ruang yakni sebuah persiapan permukiman dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang ekonomi sosial

“Sampai saat ini saya belum melihat gerakan itu dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan,” ungkapnya

Dijelaskannya, yang harus dilakukan oleh pemuda di Kota Balikpapan kedepan adalah kesiapan sumber daya manusia secara perorangan, tidak perlu menunggu pemerintah yang menyiapkan

“Anak muda harus bisa berbuat dan berjuang dalam membangun sinergi, membangun jaringan untuk terlibat langsung dalam pembangunan IKN mendatang,” ujar Sunarto

Dia mengungkapkan, dalam proses pembangunan IKN mendatang diperkirakan membutuhkan 60 ribu tenaga kerja yang harus disiapkan oleh Kalimantan Timur utamanya Balikpapan yang terdekat dengan lokasi pembangunan IKN

“Hal itu harus dilakukan oleh pemerintah agar tenaga kerja lokal dapat terlibat secara langsung untuk menghindari terjadinya konflik sosial di masyarakat. Kedatangan tenaga kerja dari luar dengan sertifikasi yang cukup bisa saja menggeser tenaga kerja lokal yang belum memiliki sertifikasi walaupun memiliki skil yang baik,” sebutnya

Sunarto juga menyampaikan, jika para pengusaha yang terlibat dalam pembangunan IKN mendatang akan membuka lebar untuk merekrut tenaga kerja lokal

“Saya hanya khawatir ketika tenaga kerja lokal yang tidak bersertifikasi. Hal itu sudah pasti gugur walaupun belum dibuktikan hasil kerjanya. Harapan saya dalam proses pembangunan IKN nanti pemerintah bisa maksimal dalam mendahulukan tenaga kerja lokal,” tandasnya

PhotoPictureResizer_200318_095447972-700x400
Ketua Lembaga Adat Kutai, Abdul Rohim

Ditempat yang sama Ketua Lembaga Adat Kutai Abdul Rohim menyampaikan, pemindahan IKN di Kalimantan Timur akan berdampak positif baik terhadap pembangunan, perdagangan maupun bagi perekonomian di masyarakat Kalimantan Timur. Namun dibalik kemajuan itu pemerintah diminta harus tetap menjaga adat istiadat serta kearifan budaya lokal yang ada

Menurutnya, hingga saat ini adat dan budaya lokal yang menjadi warisan leluhur itu tetap harus dijaga secara turun temurun, berkaca dari budaya Betawi di Ibu Kota Jakarta saat ini seiring berjalannya waktu budaya tersebut terjadi regenerasi. Sehingga lama kelamaan budaya itu bisa hilang

“Kita tidak menginginkan Kaltim yang notabene calon Ibu Kota Negara yang baru nantinya seperti di Jakarta, yakni terjadi regenerasi seperti budaya Betawi. jangan sampai hal itu terjadi di Kaltim, Kalau sampai hal itu terjadi, betapa hebatnya kita sebagai bangsa tapi disebut sebagai bangsa penghianat bagi leluhur nusantara. Inilah yang tidak kami kehendaki,” tegasnya

Oleh karenanya, lanjut Abdul Rohim, harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya Presiden yang akan mengelola pemerintahan. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga kearifan lokal khususnya budayanya

“Semuanya berawal dari Kutai, peradapan bangsa-bangsa nusantara sekarang kembali lagi kepada ibu pertiwinya, maka perhatikanlah orang lokal dan budayanya. Hal itu kita tekankan, karena pemerintah mendirikan IKN bukanlah main-main. Tapi ini adalah sebuah identitas negara dalam sebuah bangsa,” sebutnya

Terkait dengan masyarakat yang saat ini bermukim di lokasi yang akan dibangun IKN, dia mengatakan, tidak akan berdampak negatif karena masyarakat pada umumnya menyambut baik terhadap pemindahan IKN, namun harus ada titik balik yang diminta oleh masyarakat agar diperhatikan

“Harus ada simbiosis, makanya kami minta kepada pemerintah, bagaimana mengembalikan orang lokal itu menjadi barometer IKN, karena hal itu sebagai identitas bangsa,” jelasnya

Dia juga berharap pemerintah benar-benar menjalankan Pancasila secara utuh, walaupun untuk mencapai hal itu membutuhkan waktu dan harus berjiwa besar untuk mencapainya

“Pemerintah minimal bisa menjalankan sila ke lima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Karena pada saat ini sila kelima tampaknya hanya bisa dicapai 50 persen oleh pemerintah, tapi harapan masyarakat lokal di Kaltim nantinya pemerintah bisa menjalankan sila kelima itu minimal 70 persen. Supaya masyarakat bisa berbuat, tenaga lokal bisa di optimalkan,” ujarnya. (Fzi)