IMG-20191126-WA0022-700x385.jpg

Banggar DPRD Nilai, TAPD Kepsul Tak Paham Aturan

Kepsul, radarinvestigasi.com – Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Proritas Plafon Semantara (PPAS) APBD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) 2020 yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dinilai amburadul.

Pasalnya, permintaan pembahasan revisi dokumen anggaran ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepsul tanpa menggunakan surat resmi.

Hal ini, dikatakan angota Banggar DPRD Kepsul Safrin Gailea, kepada media ini Senin (25/11/2019). Menurut Safrin, dokumen KUA/PPAS yang dibuat oleh TPAD bertentangan dengan aturan dan tidak sesuai prosedur.

“Revisi dokumen KUA-PPAS yang dilaksanakan oleh tim PAD Pemda Kepsul bertentangan dengan aturan Karena mereka melakukan hal tersebut, tanpa ada persetujuan dari DPRD bahkan lagi,”

Safrin bilang, salah satu anggaran dalam poin revisi dokumen itu yakni perbaikan tunjangan PNS. Mestinya kata Safrin, perbaiakan tujungan PNS harus mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang, pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 39 ayat 1. “Yang mengatakan pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan, perbaikan penghasilan PNS dengan memperhatikan kondisi yang objektif dan kondisi kemampuan keuangan daerah dan harus mendapat persetujuan dari DPRD, “papar Politisi Nasdem itu.

Mantan Sekda Kepsul itu juga menilai tarik ulur dalam pembahasan KUA-PPAS kemarin merupakan buntut dari revisi dokumen anggaran tanpa persetujuan DPRD. “Dokumen yang masuk dalam pembahasan DPRD menajadi alot karena banyak mekanisme yang dilanggar, “pungkasnya. (Rs)