IMG_20191015_015935-750x400

Bawaslu Kepsul Tandatangan NPHD 8 Milyar

Kepsul Radar IT- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula bersama Pemkab Kepulauan Sula resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Senilai 8 Milyar penandatanganan ini seuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Kemendagri untuk memperpanjang waktu untuk NPHD tersebut Senin (14/10/2019).

Tetapi dalam tahapan penandatanganan itu, Bawaslu dan Pemda Kepsul, sempat alok, kerana keinginan pemda kepsul, sedikit bertentangan dengan Permendagri di proses pencairan tahap dua.

“Kami sempat alok dengan pemda di tehnis pencairan, karena keinginan pemda sedikit bertentangan dengan Permendagri. Kan Permendagri suda di atur, bahwa pencairan tiga tahap, yaitu tahap pertama 40 persen, tahap kedua 50 persen, dan tahap ketiga 10 persen. Tetapi karna pemda berkeingan kalau di pencairan tahap dua itu, harus dua kali melakukan pencairan,” ungkap Ketua Bawaslu Iwan Duwila.

Lanjut Ketua Bawaslu Kepsul, pihaknya tetap menyesuaikan dengan aturan yang suda di putuskan oleh Permendagri, karena mereka (Bawaslu) tidak ingin mengambil resiko. Alasan pemda terkait dengan persoalan kondisi daerah, dan di pencairan tahap dua, harus dua tahapan.

“Namun, kami tetap mengikuti aturan Permendagri. Kami tetap menyesuaikan dengan Permendagri,” pungkasnya.

Sementara pemerintah daerah, melalui Sekretaris Daerah Syafrudin Sapsuha saat di hubungi rekan media mengatakan, yang di usulkan Bawaslu terkait anggaran dana hibah di atas 15 milyar, tetapi disesuikan dengan keuangan daerah, terjadi rasionalisasi, dana sudah disepakati dana hibah Pemiliham Umum Kepala Daerah di Tahun 2020 8 milyar, untuk Bawaslu.

“Untuk Bawaslu dan KPU sudah, tinggal Polri dan TNI, jadi Jumlah keselurahan pilkada 2020 dari KPU Bawaslu Polisi TNI yaitu sekitar 20 milyar lebih yang pemda berikan, jelasnya. (RS)