Screenshot_20191220-085022_1-700x400

BP Jamsostek Sosialisasi Kepatuhan Dalam Rangka Tertib Administrasi Pembayaran Iuran

Balikpapan, radarinvestigasi.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Kantor Cabang Balikpapan sosialisasi kepatuhan dalam rangka tertib administrasi pembayaran iuran

Sosialisasi tersebut dilakukan kepada 74 perusahaan kelas menengah dan besar yang kerap melakukan tunggakan pembayaran iuran di wilayah kerja BPJamsostek yang meliputi Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Kegiatan berlangsung di Grand Jatra Hotel Balikpapan, 19/12/2019

Screenshot_20191220-085005_1-700x400

Dalam sosialisasi ini, menghadirkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tirta Dewi, Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kaltim Santi Nuraini dan Kepala Seksi Perdataan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Balikpapan

Sebanyak 74 perusahaan penunggak iuran itu, diberikan pemahaman tentang manfaat program BPJamsostek ketika terjadi resiko terhadap pekerja

Upaya BPJamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja terus dilakukan dalam bentuk sosialisasi baik dikalangan pemerintah maupun swasta

Untuk menekan kepatuhan terhadap pemberi kerja dalam hal ini adalah perusahaan, BPJamsostek bekerja sama dengan pemerintah daerah baik dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu (DPMPT) untuk menekan sanksi administratif mulai dari tidak diberikannya ijin usaha, pembekuan ijin usaha maupun pencabutan ijin usaha

Selain dengan DPMPT, BPJamsostek juga menggandeng Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kaltim serta Kejaksaan Negeri untuk memproses perusahaan-perusahaan yang bandel atas ketidakpatuhannya terhadap aturan pemerintah dan Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan sosial ketenagkerjaan

Dalam kegiatan sosialisasi kepada perusahaan kelas menengah dan besar penunggak iuran itu, BPJamsostek juga memberikan peringatan melalui penandatanganan komitmen oleh masing-masing perwakilan perusahaan yang hadir untuk mematuhi kewajibannya tertib dalam pembayaran iuran dan melunasi tunggakannya

Dalam komitmen itu, 74 perusahaan penunggak iuran diberikan batas waktu maksimal hingga tanggal 27 Desember 2019

Hingga dalam batas waktu tersebut pihak perusahaan tetap tidak mengindahkan kewajibannya, maka BPJamsostek akan memberikan Surat Keputusan (SK) kepada Kejaksaan untuk melakukan penagihan kepada perusahaan tersebut, hingga pemberian sanksi

Sanksi tersebut akan ditangani oleh Kejaksaan di masing-masing wilayah, mulai sanksi perdata sampai pidana

Kepala Bidang Kepesertaan, Korporasi dan Institusi Murniati mengatakan, sosialisasi ini di fokuskan kepada perusahaan kelas menengah dan besar yang mengalami tunggakan pembayaran iuran, bahkan sosialisasi tersebut sudah berulang kali dilakukan BPJamsostek untuk terus memberikan masukan terkait kewajiban dan program jaminan sosial ketenagkerjaan kepada setiap perusahaan

“Sosialisasi ini kami lakukan agar perusahaan tidak terus menerus melakukan tunggakan iuran. Sebab, di dalamnya ada hak tenaga kerja yang harus diperhatikan oleh perusahaan,” kata Murniati

Murniati menjelaskan, selama ini pihaknya tidak serta merta melakukan tindakan persuasif kepada perusahaan penunggak iuran. Karena itu, harus melalui sosialisasi untuk mengingatkan kembali terkait kewajiban perusahaan terhadap hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan

“Perusahaan yang kami undang dalam sosialisasi ini sudah berulang kali melakukan tunggakan, setelah sebelumnya diserahkan kepada kejaksaan kemudian menunggak kembali. Bahkan sudah ada yang berkali-kali mengalami tunggakan, iuran BPJamsostek itu adalah kewajiban yang harus dibayar tiap bulan, tepat waktu dan tepat bulan, tidak bisa ditunda. Karena didalamnya ada hak tenaga kerja baik Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP),” jelasnya

Ditambahkannya, jika perusahaan terjadi tunggakan dalam pembayaran iuran kemudian terjadi klaim yang harus dibayarkan oleh BPJamsostek ketika terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja maupun meninggal dunia, maka klaim tersebut harus tertunda sampai perusahaan tersebut melunasi tunggakan iuran

Dari 74 perusahaan tersebut, kata Murniati, ada yang menunggak sampai 3 bulan dengan nilai hampir 900 juta rupiah, Jika perusahaan itu tetap tidak patuh terhadap kewajibannya pihak Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan sanksi perdata maupun pidana bahkan pembubaran perusahaan, tentunya dengan rekomendasi dari BPJamsostek

“Makanya dari perusahaan yang kami undang dalam sosialisasi ini agar mengetahui lebih luas tentang manfaat program BPJamsostek, kewajibannya, dan sanksinya apabila tetap tidak patuh kepada aturan,”tambahnya

Manfaat yang harus diketahui dari program BPJamsostek, lanjutnya, untuk program JKK apabila terjadi kecelakaan kerja, peserta akan mendapatkan biaya perawatan tanpa batas, santunan sementara karena tidak mampu bekerja selama 12 bulan pertama 100 persen dari besaran gaji, selanjutnya diberikan 50 persen hingga sembuh

Jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan sebesar 48 x gaji ditambah uang pemakaman 10 juta, santunan berkala 12 juta

Peserta mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja santunan yang akan di terima sebesar 56 x gaji, dengan masa klaim hingga 5 tahun

Meninggal karena kecelakaan kerja ahli waris juga akan menerima beasiswa untuk 2 anak mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi

Jumlah beasiswa akan diberikan per tahun sesuai tingkatan pendidikan, dari tingkat TK — SD sebesar 1,5 juta/tahun, SMP 2 juta/tahun, SMA 3 juta/tahun, Perguruan Tinggi 12 juta/tahun. Masing-masing akan diberikan sampai anak kedua

Peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja juga akan mendapatkan biaya transportasi sebesar 5 juta untuk jalur darat (Sungai dan Danau), jalur laut 2 juta, udara 10 juta

Selanjutnya, untuk santunan kematian (JKM), jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar 42 juta, dengan rincian santunan sekaligus sebesar 20 juta, santunan berkala 12 juta, biaya pemakaman 10 juta. Selain itu, beasiswa juga akan diberikan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia tersebut sudah menjadi peserta hingga 3 tahun, beasiswa juga akan diberikan untuk 2 orang anak. Mulai dari tingkat TK – SD sebesar 1,5 juta/tahun, SMP 2 juta/tahun, SMP 3 juta/tahun, Perguruan Tinggi 12 juta/tahun

“Dalam sosialisasi ini, selain mengajak perusahaan untuk patuh terhadap pembayaran iuran, kami berharap agar semua perusahaan melaporkan besaran gaji yang diterima oleh pekerja. Karena hal itu mempengaruhi besaran santunan yang akan di terima oleh peserta atau ahli waris apabila terjadi resiko kecelakaan kerja, baik jika terjadi cacat total maupun meninggal dunia,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tirta Dewi mengatakan, perusahaan sudah seharusnya mentaati segala aturan dalam melindungi seluruh pekerjanya, pertemuan dalam sosialisasi tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada tenaga kerja

“Sosialisasi ini fokus kepada masalah tunggakan iuran, kita mencari solusi dulu untuk memberikan kepastian kepada perlindungan tenaga kerja. Karena aturan sudah jelas dan harus dilaksanakan, setelah perusahaan itu sudah kita peringatkan masih belum juga punya itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, maka terakhir adalah kita berikan kuasa khusus kepada pihak Kejaksaan untuk menagihkan agar semua pekerja terlindungi apabila terjadi resiko dalam pekerjaannya,” ujarnya (Fzi)