Screenshot_20191122-203416_1

BPJAMSOSTEK Tandatangani MoU dengan Pemkab Paser, Lindungi Pegawai Non ASN

Balikpapan, radarinvestigasi.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Kantor Cabang Balikpapan tandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Paser di Hotel Aston Balikpapan, Kamis, 21/11/2019

MoU tersebut bertujuan untuk mencakup kepesertaan seluruh Pegawai Non ASN (Aparatur Sipil Negara) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial

PhotoPictureResizer_191122_203537488-700x400Sebanyak 4.800 PTT yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser akan didaftarkan menjadi peserta untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial, minimal dua program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm)

Penandatanganan MoU di lakukan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Arif Rahman dan Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Balikpapan, Kusumo, disaksikan oleh seluruh OPD dan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Grogot, Kabupaten Paser

PhotoPictureResizer_191122_203558760-700x400

Selain itu, BPJamsostek juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Paser sebagai bentuk apresiasi dari BPJamsostek yang telah mendukung penyelenggaraan program BPJamsostek untuk melindungi seluruh pegawainya

Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Balikpapan, Kusumo menyampaikan, kerja sama tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh PTT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara dalam mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan

“Dengan melibatkan seluruh OPD, kami bisa mencakup semua PTT secara keseluruhan untuk menjamin perlindungan jaminan sosial. Selain untuk mencover PTT, peran OPD juga sangat penting untuk mendaftarkan seluruh pekerja dari binaannya, seperti Petugas kebersihan, nelayan, petani dan pekerja kontruksi,” ujar Kusomo

Kusomo menambahkan, hingga saat ini manfaat program terus ditingkatkan, seperti manfaat JKK dan beasiswa yang akan segera disahkan pemerintah dalam waktu dekat, hal ini sebagai komitmen BPJamsostek dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan secara menyeluruh kepada seluruh pekerja di Indonesia

Ia pun mencontohkan, di salah satu daerah di Indonesia seorang pekerja yang telah menjadi peserta BPJamsostek yang mengalami kecelakaan kerja hingga tulang lehernya patah, hingga saat ini pasien tersebut sedang menjalani perawatan di salah satu Rumah Sakit dan sudah menelan biaya sebesar 2 milliar rupiah, semuanya ditanggung BPJamsostek

“Hingga saat ini pasien tersebut masih menjalani perawatan dengan seluruh biaya ditanggung oleh BPJamsostek, bahkan pengobatan sudah menghabiskan senilai 2 milliar rupiah. BPJamsostek akan terus memberikan biaya sampai pekerja tersebut sembuh total, BPJamsostek menjamin seluruh biaya pengobatan kepada peserta tanpa batas jika terjadi resiko mulai saat berangkat ketempat kerja, sedang bekerja maupun saat pulang kerja,” bebernya

Kusumo mengatakan, seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk PTT memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui BPJamsostek sebagai penyelenggara

“Resiko kecelakaan maupun kematian yang akan terjadi akan berdampak langsung kepada keluarga maupun ahli waris jika tidak ada perlindungan jaminan sosial di dalamnya. BPJamsostek dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan azas manfaat, azaz keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya

“Mudah-mudahan seluruh pegawai PTT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dalam waktu dekat sudah bisa dicover semua menjadi peserta BPJamsostek,” harapnya

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Arif Rahman  menyampaikan, terdapat 4.800 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial

Sebagai pemberi kerja, Pemerintah Kabupaten Paser akan mendaftarkan PPT secara keseluruhan menjadi peserta BPJamsostek melalui MoU minimal dua program yaitu Jaminan Kacelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

“Iuran seluruh PTT tersebut akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBD Kabupaten Paser di tahun 2020. Mudah-mudahan dengan kerja sama ini seluruh PTT di Kabupaten Paser bisa bekerja dengan tenang dan aman,” jelasnya. (Fzi)