Morowali Utara Radarinvestigasi.com||Dugaan permainan pajak di dalam lingkungan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah (BAPPENDA) Morowali utara mulai terkuak, seorang oknum pegawai membongkar adanya celah di manfaatkan untuk ” Memainkan” nilai setoran beberapah jenis pajak daerah, sehingga berpotensi merugikan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut sumber terpercaya ” Berita Morut Com “(15/11) sedikitnya terdapat 10 jenis pajak yang rawan di mainkan karena melibatkan proses penetapan nilai diantara pajak itu yang dianggap paling rentan yakni pajak penerangan jalan ( PPJ) Mineral Bukan Logam dan Batuan ( MBLB) Reklame, galian C, pajak bumi dan bangunan ( PBB), pajak bangunan serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP).
Sumber tersebut menjelaskan bahwa celah permainan dapat terjadi jika oknum pegawai dan wajib pajak sepakat melakukan pengurangan nilai setoran, modusnya muncul pada saat penetapan nilai pajak, titik krusial yang selama ini dianggap paling rawan.
Mereka yang pegang server melakukan input data itu tau persis karnah sistem online 1 x 24 jam , mereka paham jumlah pajak yang di bayarkan tiap perusahaan harus di cek ke bendahara penerimaan karena dsitu di catat nilainya, ia mencontohkan potensi permainan pada pajak galian C, misalnya nilai pajak yang seharusnya di setor RP 15 juta oknum petugas yang melakukan penagihan berkomunikasi dengan perusahaan untuk menyetor hanya Rp 10 juta dan sisa Rp 5 juta kemudian di duga di mainkan.
Lebih jauh sumber BeritaMorut . Com menyoroti PPJ dari PLN sebagai sektor paling besar potensi kerugian daerahnya, peluang dan dugaan permainan PPJ itu sangat besar dan nilainya tidak kecil”, tegasnya.
Jika dugaan ini benar praktik tersebut bukan hanya merugikan keuangan daerah tetapi juga mencederai transparansi dan integritas tata kelola pendapatan daerah hingga kini blom ada keterangan resmi dari pihak Bappenda morowali utara terkait informasi yang di bongkar sumber internal tersebut.
Kasus ini membuka kembali urgensi audit menyeluruh termasuk pemeriksaan silang antara data dan server, laporan bendahara penerimaan dan bukti setoran Bank agar potensi kebocoran PAD dapat segera di hentikan menurut pegawai tersebut, untuk menyelamatkan PAD harus dilakukan pengawasan ketat dan mengganti pejabat lama yang paham persis permainan pajak.
Kabid penagihan pajak yang di konfirmasi oleh wartawan dan kabid P3K Bappenda Morut belum memberikan respon sampai berita ini di terbitkan. (Tim)
