Namlea, Radar IT – Dugaan mark up pengadaan lahan pembangunan pembangkit listrik tenaga mesing gas (PLTMG) Tahun anggaran 2016, terbongkar oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Selasa 21/8/2019.

Kedatangan Team Kejaksaan Tinggi Maluku di Namlea menjadi tontonan menarik dikalangan publik.,
Tentu harapan masyarakat keadilan bisa melawan mafia kejahatan.

Saat dikonfirmasi oleh wartawan Ka Humas Kejaksaan Negri Namlea Weni Welmasera SH membenarkan kalau rombongan Kasidik Ye Oven Ahmadaly SH telah berada di Namlea dan sedang melakukan pemeriksaan.

Weni yang juga Kasie Intel Kejari Buru ini mengaku tidak memonitor lansung, karena kehadiran team ke Namlea dikoordinir oleh Bidan Pidsus.

Sementara itu, dari yang hadir tidak terlihat terlapor yang bernama Feri Tanaya, ia dikabarkan untuk memilih diperiksa di Ambon. Namun, yang terlihat hadir saat itu adalah Talim Wamnebo, salah satu orang kepercayaan Feri Tanaya.
Husen Wamnebo dan
Mantan Camat Namlea yang kini menjabat Kasatpol PP Karim Wamnebo bersama dua pegawai dari Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Buru ikut di undang dan di dengar keterangannya.

Mereka kemudian dikumpulkan dalam salah satu ruangan besar oleh Oceng Ahmadaly dan dicocokan keterangannya dengan BAP dari kesaksian mereka beberapa waktu sebelumnya.

Selanjutnya sekitar pukul 11.00 wit, rombongan Kejati Maluku keluar gedung Kejari Namlea dan menaiki mobil yang telah diparkir di depan pintu utama.

Dua pegawai BPN Kabupaten Buru juga keluar dari kejaksaan dan berboncengan dengan motor. Beberapa menit kemudian saksi yang diundang kejaksaan ini ikut naiki dua mobil yang terparkir di halaman kantor kejaksaan.

Sebelumnya, Jaksa Weni Welmasera sempat menyebut kalau rombongan kejaksaan ini lagi istirahat makan siang.
Namun, setelah di cek ke lokasi proyek, ternyata rombongan lagi meninjau ke lokasi tersebut dan ditemani para saksi.

Lebih jauh dilaporkan, sebelum tim Kejati ini terjun langsung ke Namlea, sehari sebelumnya telah diperiksa Manager Sub Bagian Keuangan PT PLN (Persero) Maluku-Maluku Utara.

Penyidik yang sama juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya berinisial FT pada Jumat lalu (2/8).
FT diperiksa dari pukul 11.00 WIT hingga pukul 16.00 WIT dengan menyodorkan 20 pertanyaan.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan proyek PLTMG milik PT PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku di Namlea Tahun Anggaran 2016 senilai Rp 6.401.814.600

Awalnya hal ini dilaporkan warga ke Kejati Maluku. Namun proses pembebasan lahan untuk pembangunan PLTMG di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru antara PLN UIP dengan FT ini diduga tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris dan Pemkab Buru.

Dalam surat penyerahan atau pelepasan hak atas tanah kepada negara seluas 48.654.50 meter persegi, kemudian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan juga terindikasi dinaikkan, sehingga negara mengalami kerugian cukup signifikan.
Lahan yang dibeli PLN diduga mengalami pembengkakan dari NJOP tahun 2016 sebesar Rp 36.000 menjadi Rp 131.600 permeter persegi.

Kasus ini dilaporkan oleh Moh Mukadar kepada pihak Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin (29/10) tahun 2018, karena lahannya seluas dua ha turut terpakai namun dibayarkan kepada Feri Tanaya.

Selain melapor ke Kejati Maluku, kasus ini juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Jampidsus Kejaksaan Agung RI pada 12 November 2018.

laporan.Fer/(*).