IMG-20200130-WA0037-700x450

DPRD Kota Kupang Minta Pemkot Buktikan Dugaan Prostitusi Terselubung Di Hotel Citra Dan Bolekale

KUPANG – Sekretaris komisi I DPRD Kota Kupang, Jeftha M. P. Sooai, SH meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk membuktikan dugaan adanya praktek prostitusi berkedok hotel, yang diduga terjadi di hotel citra dan juga Bolekale.

IMG-20200130-WA0037-700x450
Sekertaris DPDR Kota Kupang, Jeftha M. P. Sooai (Foto: Doc)

Hal tersebut disampaikan Jeftha kepada media ini saat kunjungan kerja komisi I ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rabu (29/1/2020).

Pernyataan tersebut dilontarkan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pemkot Kupang terkait pemberian peringatan kepada hotel Citra dan juga Bolekale. Selain itu, juga terkait proses pengawasan yang dilakukan oleh Pemkot.

Menurut Jeftha, Pemkot Kupang punya kuasa untuk dapat membuktikan apakah dugaan tersebut benar adanya atau hanya sekedar rumor saja.

“Ya, seandainya ada prostitusi gelap disitu harus dibuktikan”, tegas Jeftha.

Ia menilai ada dinas-dinas terkait yang punya kewenangan untuk membuktikan dugaan tersebut. Karena izin yang dikeluarkan untuk usaha perhotelan, sehingga dibutuhkan sinergitas dalam membongkar dugaan prostitusi gelap tersebut.

” Saya kira kalau hanya berstatment dan tidak dibuktikan, itu menjadi fitnah”, ujarnya.

Politisi PSI tersebut mengatakan, Walikota punya kaki dan tangan yang cukup panjang untuk dapat menjangkau hal tersebut. Sehingga mustahil jika hal tersebut tidak mampu diungkap kebenarannya.

Dengan adanya pembuktian, Jefta menilai Pemkot akan punya ruang dan kepastian dalam mengambil kebijakan. Pemkot pun dapat melaksanakan sesuai regulasi yang berlaku.

“Jika terbukti, ya jalankan sesuai aturan yang sudah berlaku”, tutup Jeftha.

Hal senada diungkapkan Ketua komisi I DPRD Kota Kupang, Yuvensius Tukung. Yuven meminta Pemkot agar tidak berlama-lama dalam melakukan pemantauan. Pemkot perlu segera membuktikan dugaan tersebut.

” Ya tidak perlu berlama-lama pemantauannya. Singkat padat dan jelas saja. Begitu”, ujar Yuven.

Lanjutnya, mitra kerja komisi I dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah mengeluarkan izin. Dan yang perlu konsisten soal pengawasan adalah Satpol-PP.

“Yang pastinya mitra kami sudah kasi keluar izin. Lalu sebetulnya yang konsisten dan tidak konsistennya dalam pengawasan ada Satpol-PP. Jadi saya minta pemerintah tegas saja”, pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Frengky Amalo menyampaikan, untuk proses pencabutan izin usaha tidak serta merta dilakukan begitu saja. Perlu sinergitas dari berbagai pihak, termasuk Satpol-PP, Kepolisian dan juga Dinas Pariwisata.

“Jika terbukti melanggar (izin yang dikeluarkan), kita bisa mencabut izinnya untuk sementara waktu, bisa juga permanen”, tutup Frengky.

Sebelumnya, pihak Pemkot Kupang, melalui Satpol-PP, Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial telah memanggil pemilik hotel Citra dan juga Bolekale serta telah memberikan peringatan yang pertama terkait penyalahgunaan izin usaha dari kedua hotel tersebut. (Yohanis)