Bireuen, Aceh.Radarinvestigasi.com||Dugaan pungutan liar (Pungli) yang berkedok pembiayaan operasional pembuatan laporan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Bireuen kembali menjadi sorotan publik. Isu yang telah beredar sejak pemilihan presiden sebelumnya ini kini menimbulkan keresahan dan tuntutan masyarakat agar aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas.
Beberapa warga Bireuen telah menyampaikan permintaan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan agar memeriksa dugaan pungli yang melibatkan oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Salah satu warga, Arif, menuturkan bahwa praktik semacam ini sudah berlangsung lama dan terkesan diabaikan oleh pihak berwenang, sejak pilpres sebelumnya hingga saat ini pada Pilkada.
“Sangat disayangkan, penegak hukum seolah tutup mata dengan masalah ini,” ungkap Arif, mengungkapkan kekecewaannya kepada media ini.
Hal serupa juga disuarakan oleh sejumlah masyarakat lainnya. Mereka mendesak agar penegak hukum baik dari Polres maupun Kejaksaan Bireuen segera melakukan tindakan yang serius terkait masalah ini. Munawar, salah satu warga setempat, menegaskan pentingnya aparat penegak hukum untuk menangani kasus korupsi berbentuk pungli operasional pembuatan laporan yang diduga dilakukan oleh PPK.
“Kami mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Pengusutan harus dilakukan hingga tuntas,” tegas Munawar.
Ia menambahkan bahwa masyarakat berharap agar penegak hukum dapat menguak keterlibatan sejumlah oknum penerima aliran dana hasil pungli ini. Menurutnya, penting untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk indikasi keterlibatan oknum atau aktor yang lebih tinggi yang turut menikmati aliran dana haram tersebut.
Sejalan dengan desakan ini, Nawar, warga Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, menyampaikan apresiasi atas langkah yang telah dilakukan Polres sejauh ini. Namun, ia juga berharap bahwa penegakan hukum harus menyentuh semua pihak yang menikmati aliran uang hasil pungli tersebut.
“Kami berharap dalam penegakan hukum, siapa pun yang menikmati aliran uang haram ini bisa diusut tuntas dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Nawar pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Desakan masyarakat ini menegaskan kembali pentingnya integritas dan transparansi dalam proses pemilu. Mereka menginginkan adanya tindakan nyata dari penegak hukum untuk memastikan bahwa semua pelaku dapat diadili dan keadilan ditegakkan. Harapan besar masyarakat Bireuen bergantung pada langkah nyata dari aparat hukum dalam mengusut dan membongkar kasus ini hingga ke akarnya.
Isu dugaan pungli yang menyeret nama PPK di Bireuen ini menunjukkan betapa krusialnya peran pengawasan dan penegakan hukum dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Semoga dengan sinergi antara masyarakat dan aparat hukum, permasalahan ini bisa segera teratasi dan keadilan dapat ditegakkan untuk semua pihak yang terlibat. (Tim)
