PALOPO.Radarinvestigasi.com||Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo, kembali turun kejalan melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa sejumlah tuntutan, diantaranya Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), selama Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Palopo berlangsung.
Aksi damai oleh mahasiswa ini digelar di depan halaman kantor Walikota kota Palopo dan di depan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo di Jl. KH. As’ad Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara Kota Palopo Sulawesi Selatan. Selasa 1 Oktober 2024.
Jendral lapangan aksi damai Viki, menegaskan, akan turut mengawal dan mengawasi sikap netral ASN termasuk PJ Walikota Palopo selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.
“Kami akan mengawasi seluruh ASN, termasuk Pj Walikota dan para pejabat Pemkot Palopo supaya tetap menjaga sikap netralitasnya, selama tahapan pilkada,”ujar Jendral Lapangan, Viki.
Tidak hanya itu, Viki juga menekankan, tidak akan segan-segan membuat aduan apabila mendapati oknum ASN yang tidak netral dalam selama tahapan pilkada serentak berlangsung, hingga hari pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang.
“Kami akan mengadukan para ASN, termasuk Pj Walikota dan para pejabat ke Bawaslu jika tidak kami temukan ada yang tidak netral,” tegas Viki.
” Pemerintah juga wajib ikut andil dan berperan aktif dalam menjaga situasi dan kondisi wilayah kota Palopo agar tetap aman selama kontestasi politik berlangsung,” ujarnya.
Sementara itu, Plh Sekda Kota Palopo, Ilham Hamid menegaskan, bahwa Firmanza selama menjabat sebagai Sekda Kota Palopo hingga ditunjuk sebagai Pj Walikota menggantikan Asrul Sani, masih sangat netral dan tidak melakukan keberpihakan.
“Selama ini, saya berinteraksi Pak Pj Walikota, baik selama masih menjabat Sekda hingga Pj Walikota, sangat netral. Tidak pernah mengarahkan bawahannya untuk mendukung atau memilih calon tertentu,” katanya.
Plh.Sekda juga menegaskan, apabila ada masyarakat yang menemukan bukti ketidak netralan Pj Walikota Palopo (Firmanza), begitu pun dirinya (Plh.Sekda Palopo/Ilham Hamid-red), termasuk pejabat dan ASN di Kota Palopo, dipersilahkan untuk melaporkan ke pihak berwenang, yakni Bawaslu Kota Palopo.
“Kalau ada bukti, silahkan adukan ke pihak berwenang,” tegasnya.
Selain melakukan orasi, massa aksi juga memasang spanduk yang bertuliskan “Salam Awas Dari HMI” di pagar pintu masuk kantor Bawaslu Palopo.
Diinformasikan, berikut 7 Poin tuntutan massa aksi HMI cabang Palopo,
1. Mendesak KPU KOTA PALOPO untuk bersikap Netral selama tahapan Pilkada Kota palopo berlangsung.
2. Mendesak KPU kota palopo untuk melakukan Konfrensi Pers terkait kelalain terhadap tahapan yang ada.
3. Mendesak KPU kota palopo Untuk menciptakan pilkada damai wajib berintegritas dan profesional dalam menjalankan UU dan PKPU
4. Bawaslu Kota Palopo wajib menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana di amanahkan dalam UU dan Perbawaslu.
5. Bawaslu wajib memperketat pengawasan terhadap ASN.
6.Mendesak KPU dan Bawaslu Palopo untuk menyelesaikan sengketa pilkada di tingkat masyarakat yang telah memicu kegaduhan
7.Mendesak pj walikota palopo bersikap netral sampai kejajaran paling bawah.
(**)