IMG-20200131-WA0024-700x400

Jelang Pemilukada, Pengawasan Netralitas ASN Di Perketat Bawaslu Raja Ampat

Raja Ampat, Radar Investigasi.Com – Menghadapi Pilkada 2020 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan netralitas ASN.

Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Markus Rumsowek S, Sos menyampaikan bahwa sudah ada langkah- langkah yang dilakukan menyangkut dengan netralitas ASN, dan di pastikan sesuai dengan Undang- Undang dan Peraturan yang berlaku.

Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sudah melakukan pertemuan dengan Pemda, Dandim 1805 Raja Ampat, dan menunggu untuk bertemu lagi dengan kapolres Raja Ampat. Dan rencannya Bawaslu akan membuat video untuk di Publikasi serta mengundang semua stakholder untuk dilakukan sosialisasi.

“ Ada 7 poin terakait perihal larangan bagi PNS yang sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016, SE KASN, PP 53 tahun 2010, PP 42 tahun 2004, dan surat MenPANRB yaitu; mendeklarasikan diri sebagai calon Kepala Daerah, memasang spanduk promosi kepada calon Kepala Daerah, mendekati Parpol terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain menjadi bakal calon Kepala Daerah, mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan Visi, Misi bakal Calon baik di media online atau media sosial, menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan Partai Politik, foto bersama dengan bakal Calon Kepala Daerah , dan menghadiri deklarasi bakal Calon Kepala Daerah, dengan atau tanpa menggunakan atribut Partai Politik” Jelas Ketua Bawaslu di ruang kerjanya, Jum’at (31/1/2020).

Pelanggaran netralitas ASN akan di beri sanksi administratif dan atau sanksi hukuman disiplin mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala sampai dengan pemberhentian dengan hormat yang tidak atas permintaan sendiri. Tutup Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Markus Rumsowek S,sos. (MS).