Kepsul, Radar IT – Sertifikat tanah gratis (Prona) yang di biayai oleh pemerintah untuk masyarakat di sesalkan warga Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara oleh adanya pungutan sebesar 50 ribu per sertifikat.

Hal ini dikeluhkan oleh Warga Desa Pohea yang minta namanya tidak di mediakan saat di wawancarai Rabu (15/05/2019)

“Pada saat melakukan pengukuran tanah waktu itu ada biaya pungutan biaya Lima puluh ribu per masyarakat dan itu kesepakatan masyarakat katanya untuk membeli besi, alat ukur dan air minum” kata warga.

“Pemberian sertifikat tanah kurang lebih 200 orang, kami mengalami hal yang sama sebesar yakni Lima Puluh Ribu,” tambah sumber (N) warga desa yang sama.

Menanggapi tudingan warga tersebut, Kepala Desa Pohea, Rudi Duwila membantah singkat dan menyangkali adanya pungutan tersebut dan menyebutkan bahwa tidak ada partisipasi masyarakat

“Seng ada (Tidak ada.red) partisipasi dari Masyarakat ee” tulis Kades Pohea saat dikonfirmasi via WA, Rabu, 15/5/2019.

“Tidak benar, waktu ada pertemuan dengan masyarakat termasuk masyarakat Mangega juga, tapi akhirnya dibatalkan semua, dan kami pemerintah yang batalkan,” tambah Rudi Duwila menegaskan.

Atas pemasalahan ini, mendapat tanggapan keras dari Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula ( HPMS) Cabang Ternate Armin Soamole Saat di Konfirmasi lewat Via WAtsap Armin mengatakan Kalau ada Pungli itu Sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini.

“Apa lagi saat ini Negara Sangat Melawan keras dengan apa yang di sebut sebagaian Pungli,” ujarnya.

Armin juga menambahkan Selain itu Pungli itu adalah perbuatan yang Sangat tidak Etis bagi pejabat desa. Maka dari Dari pihak Saber Pungli harus lebih jeli melihat kejahatan-kejahatan Pungli yang begitu Marak terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini. Tutup Armin. (RIS)