IMG-20191231-WA0033-700x450

Kado Istimewa, Catatan Jurnalis Diakhir Tahun Untuk Bupati Kepsul

Opini Oleh, Kepala Biro Kepsul Rismit Teapon

IMG_20191231_234257-700x400

Pembangunan Lambat, Kasus Anak Marak, Pendidikan Belum Maksimal, Banyak Desa Bermalasah?

IMG-20191231-WA0035-700x400

Tahun 2019 resmi berakhir hari ini. Selama setahun ini berbagai rangkaian kejadian yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).Tahun ini bisa dibilang menjadi tahun terakhir masa kepemimpinan Bupati Kepsul Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah Duwila. Sebab, masa jabatan kedua Kepala daerah akan berakhir pada September 2020.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di akhir tahun 2019 ini adalah tahun politik. Sementara tahun ini, Hendrata dan Zulfahri menutup tahun dengan beberapa catatan yang harus dibenahi tahun depan seperti Pembangunan lambat, Kasus Anak Marak, Pendidikan Belum Maksimal, Banyak Desa Bermalasah.

Berdasarkan catatan wartawan, salah satu masalah yang berulang terjadi yakni lambatnya proses pekerjaan fisik yang diduga akibat sumberdaya manusia yang tidak memadai.

Hal itu, membuat banyak proyek yang hingga akhir tahun tak kunjung selesai, sepeti pembangunan Puskesmas Pohea, Sanana Utara yang hingga kini baru mencapai 80 persen, proyek pembangunan Masjid Pohea yang memasuki tahap finishing dengan anggaran Rp 300 juta namun tidak bisa dikerjakan karena bangunan yang menghabiskan anggaran Rp 4,3 miliar itu kondisinya sudah mulai retak.

Kemudian proyek saluran drainase dan deker di Desa Fagudu dengan anggaran Rp 700 juta belum juga selesai di kerjakan. Kemudian terminal Sanana yang belum bisa dioperasikan. Penataan pasar yang masih terlihat semrawut.

Bupati Hendrata beberapa waktu lalu mengaku banyaknya proyek yang terlambat akibat keterlambatan penayangan dan lelang proyek serta proses pencairan.

“Tahun depan sudah harus kita rubah itu, “kata Hendrata di sela-sela hari Natal.

Bahkan baru-baru ini sebagian besar kontraktor mengeluh terkait kinerja staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dinilai tidak maksimal. Alhasil, pengurusan pencairan anggaran hingga berbulan-bulan baru di proses.

Sementara untuk masalah pendidikan juga terbilang belum merata, mulai masalah pembangunan dan pemerataan guru. Desa Wailoba misalnya, sejak 5 bulan terakhir proses belajar mengajar tidak lagi normal.

Pasalnya, selain kekurangan guru, Kepala Sekolah SMP Satu Atap itu juga ditinggal pergi oleh Kepsek. Sayangnya, hingga kini belum ada pergantian kepala sekolah. Selain ini, sarana pendukung seperti meja dan kursi juga tidak ada sehingga siswa yang datang belajar sebagian terpaksa melantai sebagian lainnya membawa kursi dari rumah.

Hal itu sempat di bantah oleh Kadis Pendidikan Kepsul Ishak Umamit. Menurut Ishak dirinya sudah 3 kali berkunjung ke sekolah itu. Ishak mengaku mendapati kursi dan meja masih ada, hanya saja fasilitas seperti kaca dan pintu sudah tidak ada.

“Saya lihat meja dan kursi masih ada, yang rusak itu hampir semua jendela dan pintu, bahkan WC juga tidak bisa digunakan, “ungkap Ishak.

Disisi lain, meningkat kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di Kepsul juga naik drastis di banding tahun lalu. Untuk tahun ini saja, sudah lebih dari 40 laporan polisi.

Padahal Pemda Kepsul telah mencanangkan Kepsul sebagai salah satu Kabupaten layak anak. Upaya sosialisasi telah dilakukan dari desa hingga ke sekolah hanya saja tidak didukung oleh Pemerintah Desa.

Banyak desa bermasalah. Sementara untuk dana desa selama setahun terakhir justru banyak bermasalah. Sebagian besar kepala desa terpaksa dilaporkan ke penegak hukum, bahkan aksi palang kantor terjadi dimana.

Harapan, DD sebagai pelumnas roda pembangunan ekonomi Desa justru tidak bisa diharapkan. Program desa akan berjalan sesuai target waktu dan sesuai harapan apabila didukung oleh dana desa yang akan memperlancar proses pembangunan di desa. Kenyataannya, sebagian besar Kades tidak transparan dalam mengelolah anggaran.

Hal ini semakin diperparah dengan posisi jabatan Kades yang sekarang diisi oleh ASN sebagai penjabat. Sebanyak 45 desa di Kepsul di jabat oleh PNS, sehingga hal ini juga syarat akan kepentingan.

Dari catatan Bagian Pemerintahahan, beberapa Desa yang masih di jabat , pejabat definitif sebagian besar dari kecamatan Sanana dan dua di Kecamatan Sulabesi Selatan.

Sementara itu, tarik ulur pelaksanaan Pilkades serentak Tenga terjadi antara Pemda dan DPRD. Padahal, regulasi tentang Pilkades serentak telah disahkan. Bahkan Pemda juga telah mengalokasi anggaran Rp 500 juta melalui APBD Perubahan 2019 untuk tahapan pelaksanaan Pilkada.

Ketua Komisi I DPRD Kepsul M. Natsir Sangaji menegaskan, pihaknya akan menggunakan hak DPRD untuk memanggil Bupati terkait dengan ditundanya pelaksanaan Pilkades.

“Kita akan gunakan hak kita untuk memanggil Bupati,” kata M. Natsir beberapa waktu lalu.