IMG_20191001_185114-750x375

Kemahnuri Desak KEJATI NTT Telusuri Muara Kerugian Negara Sebesar 500Juta di Alor

NTT, RADAR INVESTIGASI.COM-Kerukunan Mahasiswa Nusa Kenari (Kemahnuri) Kupang menggelar unjuk rasa, datangi Kejati NTT untuk yang kesekian kalinya. Mereka mendesak Kejati NTT telusuri muara kerugian keuangan Negara Rp.500 juta di Kabupaten Alor NTT, Senin 30 September 2019.

Salah satu Aktivis Kemahnuri, Isak Daud Moaley dalam orasinya menyampaikan bahwa, kasus korupsi terdakwa Drs. Ahmad Maro, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kupang, sudah dua kali eksepsi kuasa hukum terdakwa diterima oleh Majelis Hakim, dan di usul lagi permohonan, eksepi yang ke tiga dan sampai hari ini masih dalam proses di Pengadilan di Tipikor.

“Kejari Kalabahi hanya mau mengadili terdakwa tunggal, sementara pihak-pihak lainnya dibiarkan bebas, padahal sudah kedua kalinya majelis hakim Tipikor Kupang memerintahkan JPU dalam Putusan Sela untuk memperbaiki Materi Dakwaan, sebab kasus ini adalah suap dan bukan kasus penyalahgunaan wewenang semata oleh Terdakwa Drs. Ahmad Maro” Kata Isak.

Lanjut Isak Daud, menurut terdakwa Ahmad Maro, berdasarkan salinan keterangan dalam pokok perkara pertama dan kedua hanya menggunakan jeratan hukum atas tindak Pidana korupsi tunggal.

“Kalau korupsi tunggal maka Ini sangat keliru. Sebab, terdakwa Ahmad Maro pada keterangannya, Ia menyebutkan beberapa nama yang terlibat dalam kasus suap korupsi ini, yakni Plt Serkertaris Daerah Kabupaten Alor saat itu, Kepala Bapeda Kabupaten Alor Drs. Marten Luter Hitikana, Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Drs. Urbanus Bela”, jelas Isak.

Dirinya menyebutkan bahwa pada 26 Februari 2013, pihak-pihak yang sudah disebutkan mengadakan rapat dengan tujuan untuk mencari solusi atas molornya sidang pembahasan anggaran oleh DPRD Alor.

Dalam rapat tersebut, lanjut Isak, terdakwa diperintakan oleh Plt Sekretaris daerah Kabupaten Alor agar memberikan uang sebesar Rp.500 Juta kepada anggota badan anggaran DPRD Alor, yang diserahkan langsung kepada Seniriadin Nurdin Badu dan disaksikan oleh anggota DPRD Kabupaten Alor Lainnya yaitu Sulaiman Singhs, Mulyawan Djawa dan Yonatan Mokay. Untuk dibagikan kepada Anggota Badan Anggaran lainnya di ruang Komisi DPRD Kabupaten Alor.

“Berdasarkan Dakwaan yang dibuat Kejari Alor dan keteranggan dari Terdakwa, harusnya mereka-mereka yang ikut terlibat mulai dari Plt Sekda, Kadis Bapeda, Kadis Keuangan dan anggota bangar di DPRD Alor juga harus di panggil. Kami tidak percaya lagi Kejari Kalabahi, mereka hanya mau kasus ini korupsi tunggal. Mohon Kejati NTT ambil alih kasus ini” Pinta Isak.

Sementara itu, Koordinator unjuk rasa, Yohanis Lankari dalam orasinya di halaman Kejati NTT mengatakan, Kejari Kalabahi hanya berani mengejar pelaku tunggal yaitu Drs. Ahmad Maro.

Lanjut Yohanis, pihak lain termasuk tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), dan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Alor tidak disentuh sama sekali, padahal kasus itu harusnya telah menjadi kasus suap.

“Pemerintah daerah lewat Tim TAPD atas perintah Bupati Alor Drs. Simeon Pally melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Alor Drs. Ahmad Maro untuk memberikan uang sejumah Rp. 500 juta kepada Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor demi kelancaran sidang” Tuturnya.

Kejari Alor, tegas Yohanis, harus menjaga Profesionalisme dan independesi sebagai lembaga penegak hukum.

“Kejari harusnya usut kasus ini tanpa pandang bulu, jangan ada yang diselamatkan dari yang namanya korupsi” Tegas Yohanis.

Lanjut Yohanis Lankari, dalam sidang di pengadilan Tipikor Kupang, anggota Banggar DPRD Alor yang diduga kuat menerima anggaran tersebut, terkesan tidak mengaku didepan hakim yang mulia.

Tamba Yohanis, dalam uraian dakwaan, anggaran itu di perintakan oleh Tim TAPD, dan di fasilitasi oleh Sekwan, kemudian diberikan kepada anggota Banggar, ke ruang komisi DPRD Alor.

“Dalam salinan dakwaan yang kami pegang itu jelas. Namun, jika dalam proses pemeriksaan saksi di persidangan, anggota banggar mengaku tidak menerima uang itu, lantas siapa yang menerima uang Rp.500 juta itu dari Sekwan.? Setan Batunirwa yang ambil kah.?” Tanya Yohanis dalam Orasinya.

Yohanis mempertegas, dan menilai kejari Alor tidak mampu menelusuri muara kerugiaan negara itu, sehingga mereka mendesak Kejati NTT segera ambil alih kasus itu, dan telusuri muara anggaran Rp.500 di Kabupatan Alor.

“Kami sudah tidak percaya lagi Kejari Alor. Kejati NTT segera ambil alih kasus ini, dan usut tuntas, telusuri muara uang (Rp.500 Juta) ini ada di kantong siapa” Pinta Yohanis.

Abdul Hakim, Kasie Penkum Kejati NTT, saat menerima demonstran di ruang kerjanya, menyampaikan, mereka Kejati NTT sedang menunggu proses persidangan yang berlangsung, dan akan segara ikut proses bersama Kejari Alor.

“Proses persidangan sedang berlangsung, kami akan bersama Kejari Alor telusuri kasus ini. Satu-satu pasti akan terungkap. Mohon suport dan dukungan dari teman-teman Mahasiswa” Kata Abdul Hakim, di amini rekannya Wijaya, Kasie Penyidikan.

Pantauan Awak Media, pukul 09:00 Wita masa aksi mulai melakukan long marc dari depan Undana Lama, Naikoten 1 hingga ke KEJATI NTT di Walikota dengan aman dan damai. (Joe Tkikhau)