Screenshot_20191010-183947_1-700x400

Kementerian PUPR dan Kejaksaan Agung Gelar Rakor Pengawalan Pembangunan Infrastruktur

Balikpapan, radarinvestigasi.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kejaksaan Agung RI menggelar rapat Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bidang infrastruktur untuk wilayah UPT, Balai, dan Satker wilayah Kalimantan, Bali, Jawa, DKI, dan Nusa Tenggara, acara di laksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 9/10/2019

Rakor tersebut mengusung tema “Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju”

Acara diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama Pengawalan dan Pengamanan TP4D yang dilakukan oleh 13 Kejaksaan Tinggi yang disaksikan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S. Maringka dan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir. Widiarto serta Gubernur Kaltim Isran Noor

Perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kejaksaan Agung RI pada tanggal 1 Maret 2018 di Jakarta, untuk melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional secara transparan

“Infrastruktur merupakan persaingan global untuk menarik investasi, oleh karena itu, dalam pelaksanaannya kita tetap membutuhkan sinergi dengan semua pihak untuk mengoptimalisasi pembangunan infrastruktur disetiap daerah agar tepat waktu, tepat sasaran, bermutu dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan,”kata Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir. Widiarto saat memberikan pengarahan dihadapan para peserta yang hadir

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka menyampaikan, Rakor tersebut dilakukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan pengawalan dan pengamanan TP4D bidang pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Kementerian PUPR di tahun 2019 serta kerja sama dalam rangka mempersiapkan pekerjaan proyek untuk di tahun 2020 di Wilayah Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

“Kita melihat bahwa Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran yang cukup besar dan hampir lebih dari 400 triliun dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita harapkan anggaran ini bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran. Untuk itulah peran Kejaksaan mengawal agar proses pembangunan bisa berjalan sesuai dengan harapan,”ujar Maringka. (Fzi)