Kerawanan KAMTIBMAS di Tahun Pilkada

Penulis : Dr. Sakka Pati. SH.M.H
Kapuslitbang Konflik, Demokrasi, Hukum dan Humaniora LPPM Unhas

Makassar, radarinvestigasi.com – Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), yang dalam Pasal 1 Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat

Lebijh lanjut dalam Pasal 1 angka 5, disebutkan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya pembangunan nasional, maka perlu adanya kerjasama antara Polri dan masyarakat untuk mencegah, menangkal serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya dukungan dan kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dengan cara mematuhi pertauran yang berlaku, dan melakukan usaha-usaha maupun kegiatan-kegiatan sosial dalam bermasyarakat agar keamanan dan ketertiban dalam lingkungan tersebut dapat terjamin

Memasuki tahun 2020 di mana akan dilaksanakan pilkada serentak, khususnya di Sul Sel ada 12 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kota Makassar yang akan melakukan Pilkada serentak. Sebagai kontestasi politik, tentunya akan menjadi tantangan dan potensi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat

Apabila kita bercermin pada situasi kamtibmas di tahun 2019 cukup tinggi dinamika politik dan terjadinya riak- riak dalam masyarakat yang cukup mengganggu keamanan dan ketertiban. Hal ini menjadi gambaran bagi kita semua untuk waspada dan berusaha secara bersama-menciptakan kondisi kamtibmas yang baik agar tercipta kerukunan dalam masyarakat.

Jika meneropong dan mencoba mendeteksi secara dini potensi gangguan kamtibmas, maka secara khusus yang patut dicatat adalah tahun 2020 dan diidentifikas sebagaii potensi konflik dan kerawanan pilkada tahun 2020 terbagi 2 (dua) kategori yaitu; pertama kerawanan teknis adalah tidak maksimalnya pekerjaan teknis dan pengawasan pemilu yang menjadi tugas penyelenggara (KPU dan Bawaslu) juga dukungan pemerintah, mulai dari sosialisasi, penafsiran ketentuan yang tidak tepat dan lain-lain yang menyebabkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu juga belum optimal

Kerawanan dan potensi konflik yang kedua adalah non teknis yaitu kondisi sosial masyarakat dan dinamika politik yang semakin meningkat. Kecendrungan saling menjatuhkan dengan berbagai cara perlu diwaspadai, semisal adanya hoax, seracen, hate speech bisa jadi persoalan radikalisme dan terorisme dijadikan senjata untuk menggagalkan pesta demokrasi.

Akhirnya mari kita bersama menyongsong tahun 2020 ini sebagai tahun pilkada dengan kesadaran untuk menciptakan penegakan hukum yang aman damai dan sejuk, dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (**)