Sampang, Jawa Timur.Radarinvedtigasi.com||Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Anti Korupsi Sawerigading Republik Indonesia (LAKSRI) mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Surat permohonan audiensi yang dikirimkan pada 19 Desember 2024 hingga kini belum mendapatkan jawaban.
Ketua DPW Jatim LSM LAKSRI menyatakan bahwa audiensi yang diajukan bertujuan untuk membahas hasil kajian dan temuan atas pengelolaan anggaran tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
Adapun temuan yang ingin disampaikan dalam audiensi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang:
Ditemukan kesalahan penganggaran untuk pengadaan buku perpustakaan dengan nilai sebesar Rp1.222.450.000,00.
2. Kekurangan Volume pada Proyek Pembangunan:
Kekurangan volume tercatat pada tiga paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.
3. Belanja Hibah Barang Tanpa NPHD:
Hibah barang pada Dinas Pendidikan belum dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang berpotensi melanggar aturan administrasi dan akuntabilitas.
4. Kekurangan Volume pada Belanja Hibah:
Ditemukan kekurangan volume dalam paket pekerjaan belanja hibah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Surat permohonan audiensi yang kami kirimkan sudah lama, tapi sampai sekarang belum ada respons dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Padahal, isu yang kami bawa adalah hal yang sangat serius dan menyangkut transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran,” ujar Ketua DPW Jatim LSM LAKSRI.
LSM LAKSRI berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang segera memberikan tanggapan agar audiensi dapat terlaksana, demi klarifikasi dan pembenahan terhadap temuan-temuan tersebut. (Tim)
