Bireuen.Radarinvestigasi.com||Terkait pemberitaan, Berkedok laporan KPPS yang di kutip PPK. Kecamatan 400.000 ribu perdesa yang sempat di tayangkan media ini pada Minggu 11/Agustus- 2024.
Membuat Ketua (KIP) Bireuen, Saiful Adi angkat Bicara, dirinya mengatakan kalau dirinya baru tau kalau ada kutipan seperti itu, kita tidak pernah menyuruh atau pun memberi arahan seperti yang di tayang media ini.
Saya pun baru tau kalau ada hal seperti itu, tapi kita akan Ferifikasi terkait hal itu dan akan kita tindak kata Ketua (KIP) saat di konfirmasi melalui handphone pribadinya Senin 12/ Agustus.
Seperti yang di beritakan media ini kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan dilaksanakan untuk memilih gubernur, wali kota, bupati beserta wakilnya. Pemilihan ini dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah yang ada di Indonesia.
Begitu Juga Dengan para komisioner KIP, yang baru-baru ini berhasil menyotir para-para PPK yang cukup profesional dalam mengelabui para PPS, hal itu terlihat dari rekrutmen baru-baru ini, para (PPK) berhasil menguras dana OP PPS dengan dalih pembuatan laporan, berkisar 400 per desa Seperti masyarakat di kabupaten Bireuen yang sedang dihebohkan oleh isu pemotongan dana operasional penyelenggara pemungutan suara KPPS sebesar 400.000 untuk pembuatan surat pertanggung jawaban pelaksanaan (PILKADA) pada tahun 2024.
Seperti informasi yang dikutip media ini di beberapa Kecamatan seperti, Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. yang diduga berhasil menguras uang OP (PPS) selama 2 bulan, sebesar 800.000 perdesa, di kecamatan Samalanga memiliki Desa sebanyak 46 desa.
Hal yang sama di katakan sumber media ini, yang tidak ingin disebut namanya mengatakan bahwa uang OP, kami yang sudah keluar untuk 2 bulan sebesar rp2.000.000 langsung diminta oleh ketua PPK melalui korcam masing-masing dengan menyetor 1 bulan 400.000 kata sumber media ini.
Begitu jugak di katakan dengan sumber lainya, megatakan di Kecamatan Simpang mamplam kabupaten Bireuen, juga menyetor dengan jumlah yang sama 400.000 dan langsung menyetor 2 bulan dengan total desa 41 desa berkisar satu desanya membayar dua dua bulan sekaligus Rp 800.000 kata anggota KPPS Simpang Mamplam kepada media ini minggu 11- Agustus /2024.
Begitu juga dengan ketua (PPK)Kecamatan Samalaga Farhan. Yang di konfirmasi Media ini melalui handphone pribadinya. Minggu 11/Agustus -2024 sekira pukul 16.10 Membenarkan laporan tersebut dirinya yang mengutip biaya sebesar 400. 000 dirinya melanjutkan kalau aporan itu bukan pihaknya yang membuat laporan, kami menyuruh pada orang lain lagi dari 46 desa Ungkapnya kepada media ini.
Begitu juga Dengan Ketua (PPK) simpang Mamplam Zulmaidi. yang di konfirmasi media ini melalui handphone pribadinya megatakan kalau hal tersebut hasil kesepakatan, dirinya melanjutkan kalau itu beda-beda kalau kami hanya 400.000 dan kalau ini hasil kesepakatan bersama jadi dengan OP yang Kecil kita mengambil kebijangan seperti itu, supaya formanya sama,” uangkap Zulmaidi kepada media ini. (Tim)
