IMG-20191227-WA0022-700x400

Penyaluran BBM Subsidi Jenis Premium Secara Ilegal Subur di Lelilef?

Halteng, Radar Investigasi.com – Petugas Sub Penyalur BBM UD Lam’Nun Kecamatan Weda Tengah, Muhammad kepada awak media Kamis, (26/12/2019) kemarin mengaku bahwa peredaran BBM subsidi secara illegal masih dinilai subur. Buktinya, satu unit mobil Pic Up warna hitam DG 8515 L dengan subur mengedarkan BBM Subsidi jenis premium di sejumlah pengecer di Lelilef dan Gemar Kecamatan Weda Tengah.

IMG-20191227-WA0021-700x400

Dari aksi satu mobil Pic Up itu, akhirnya sejumlah pengecer enggan mengambil BBM di Sub Penyalur BBM UD Lam’Nun yang mengantongi dokomen resmi dari Pemerintah Daerah. Sedangkan, penyaluran/pengedaran secara illegal masih terpantau subur katanya sambil memberikan sejumlah foto mobil Pic Up saat melakukan transaksi.

Aksi illegal yang dilakukan salah satu sopir Pic Up berplat DG 8515 L itu pun mendapat respon baik dari Kasubag ULP dan Ekbang Setda Halteng, Muhammad Arfan Umar saat ditemui Jumat, (27/12/2019) pagi tadi diruang kerjanya di Kantor Bupati Bukit Loiteglas Desa Were Kecamatan Weda.

Kasubag mengatakan bahwa aksi salah satu sopir mobil Pic Up berplat DG 8515 L itu sudah saya peringatkan keras agar tidak mengulangi aksinya melalui via sambungan telpon baru – baru ini. Sebab, aksinya telah melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi. Pasal pasal 5 kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hulu yang mencakup Eksplorasi, Eksploitasi, itu pertama,” jelasnya.

Yang kedua kata dia, Kegiatan usaha hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Pasal 23
kegiatan usaha hilir yang kegiatan usaha hilir sebagaimana di maksud pasal 5 ayat 2 dapat dilaksanakan badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

Selain itu Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan /atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibedakan atas Izin usaha pengolahan, Izin usaha pengangkutan, Izin usaha penyimpanan, Izin usaha niaga,” tandasnya.

Sementara dalam pasal 53 setiap orang yang melakukan Pengolahan di maksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan didenda paling tinggi Rp 50.000.000.000 (Lima puluh milyar rupiah), Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling tinggi 4 (empat) tahun dan didenda paling tinggi Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah),” tandasnya.

Penyimpanan sebagaimana di maksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga ) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah), Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan didenda paling tinggi Rp 30.000.000.000 (Tiga puluh milyar rupiah),” tegasnya Arfan nama sapaan Kasubag ULP dan Ekbang.

Pelanggaran dimaksud dalam pasal 53 adalah suatu tindak kejahatan, pengecer itu tidak ada dalam aturan BPH migas, jadi mereka tidak berhak menjual minyak subsidi jenis premium solar dan minyak tanah, pengecer hanya bisa menjual minyak jenis pertalite dan dexlite. Sehingga pada tahun 2020 ini pihaknya (Bagian ULP dan Ekbang) bakal melakukan penertiban terhadap pengecer bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” terangnya. (LL)