PILKADA RAJA AMPAT ANTARA KOTAK KOSONG DAN MASA DEPAN DEMOKRASI

Opini : Ditulis oleh Warto Warman.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. dalam konteks lain juga demokrasi merupakan kebebasan semua orang untuk menyampaikan pendapat di depan umum serta meligitimasikan hak seseorang untuk memilih dan dipilih.

Demokrasi yang menganut Asas Pemilihan yang adil, bebas,dan jujur serta mejalankan supremasi hukum yang baik. Demokrasi juga memiliki prinsip antara lain menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur, meminimumkan penggunaan kekerasan, dan mengakui kekeragaman serta menjamin Tegaknya keadilan Demokrasi.

Wacana kotak kosong menjelang pilkada raja ampat kian menjadi isu menarik bagi semua kalangan, baik politisi, Kaum muda serta menjadi tanda tanya ? bagi rakyat terhadap dinamika demokrasi kita saat ini.

Calon tunggal dan kotak kosong dalam pesta demokrasi juga merupakan hajatan negara yang diatur dengan baik dalam undang-undang Pemilihan secara logis dan berkepastian hukum. namun dilihat pada perspektif lain, Pilkada yang diselenggarkan jika yang terjadi adalah calon tunggal dan pesaingnya adalah kotak kosong kian membuat ambigu bagi rakyat dalam menentukan pilihannya apakah calon tunggal yang mesti dipilih ataukah kotak kosong?

Fenomena Kotak Kosong

Seyogianya proses pencalonan yang berujung pada calon tunggal merupakan kondisi kedaruratan. Sebuah kondisi ketika sudah benar-benar tidak ada calon lain yang layak. Namun, ternyata situasi yang sebetulnya darurat itu cenderung semakin banyak terjadi

Ketika calon tunggal yang tampil merupakan sosok pemimpin yang berintegritas dengan kinerja yang unggul, tentu tidak terlampau merisaukan. Akan tetapi, terbuka pula kemungkinan bahwa calon tunggal dengan tujuanya demi mengamankan kekuasaan ini justru dapat merisaukan.
Publik cukup bisa bernapas lega saat Undang-Undang Pilkada mengatur pilihan lain bagi warga selaku penentu akhir pemilihan kepala daerah. Calon tunggal harus mendapatkan lebih dari 50% suara untuk bisa terpilih

Pemegang hak suara boleh mencoblos kolom atau kotak kosong jika tidak ingin calon tunggal itu meraih kemenangan.
Meski ada saluran ‘kotak kosong’, masyarakat sesungguhnya berada di posisi yang merugi. Ketika calon tunggal menang, pemimpin yang didapat belum tentu yang terbaik karena ketiadaan kompetisi. Sebaliknya, saat ‘kotak kosong’ menang, untuk sementara daerah dipimpin pejabat yang memiliki kewenangan terbatas

Pilkada ulang harus diselenggarakan hingga terpilih kepala daerah definitif. Lingkaran setan bisa tercipta karena calon tunggal yang kalah tetap boleh maju kembali menjadi calon

Fenomena calon tunggal berakar dari kegagalan partai politik menjalankan fungsi pengkaderan. Parpol juga cenderung bersikap pragmatis dan memilih calon instan atau populer karena takut kalah.
Bila parpol tidak mampu menjalankan fungsi, kehadiran mereka tidak diperlukan. Sudah selayaknya parpol itu ditinggalkan untuk beralih ke parpol yang tidak malas mendidik kader.

Masa Depan Demokrasi

Secara teori, kompetisi demokratis yang sehat melalui pemilu dan pilkada meniscayakan hadirnya lebih dari satu kandidat yang bersaing. Itu artinya, semakin banyak jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan paslon tunggal, merefleksikan ada sesuatu yang salah dalam proses kompetisi demokratis pilkada. Betapa tidak, paling kurang ada 7 parpol yang memiliki kursi di legislatif daerah, tetapi tidak ada persaingan politik

Pertanyaannya, mengapa harus ada 7 parpol jika mereka memiliki visi dan haluan politik yang seragam dalam bentuk pengusungan paslon tunggal dalam pilkada?
Dalam situasi demikian, kepentingan dan hak publik dikorbankan, padahal tujuan akhir dari sistem demokrasi adalah mewadahi dan memenuhi aspirasi publik itu sendiri.
Oleh karena itu, pemerintah dan partai-partai di DPR sebagai pembentuk UU perlu memikirkan ulang berbagai pengaturan pencalonan pilkada yang tak hanya membatasi peluang munculnya calon-calon pemimpin terbaik di daerah, tetapi justru lebih memfasilitasi dominasi oligarki dalam proses pilkada.

Di sisi lain, sudah saatnya negara mewajibkan parpol kita menjadikan kaderisasi sebagai basis perekrutan politik agar parpol tidak sekadar memperjualbelikan surat rekomendasi bagi paslon dalam pilkada, tetapi juga benar-benar menjadi institusi demokrasi yang melahirkan para pemimpin politik di tingkat nasional dan daerah.# SEKIAN#

Penulis; Warto Warman.