IMG_20200102_215615-700x400

Pilkades Kepsul Molor, DPRD Akan Gunakan Hak Angket

Kepsul, Radar Investigasi- Molornya tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang saat ini berada ditangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Membuat Komisi I DPRD Kepsul meresa geram. Sehingga akan mengunakan hak angket.

Ketua Komisi I DPRD M Natsir Sangaji mengatakan Pilkades saat ini, sudah berada ditangan Pemda, baik itu tahapan regulasi dan sosialisasi maupun urusan lainnya. dan pihaknya juga sudah melakukan fungsi pengawasan sebagai lembaga Legislatif.

Hal ini juga, berdasarkan Rapat Dengar (RDP) Komisi I DPRD bersama Sekda, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum serta BPMD beberapa waktu lalu, telah menyepakati bahwa tahapan Pilkades akan digelar Desember 2019, namun hingga saat ini, tidak terlaksanakan.

“Tidak terlaksananya Pilkades, saat ini adalah urusan pemerintah, karena yang mengatur hal teknis Pilkades ada disitu, sebagai mitra kerja dan fungsi pengawasan Kita sudah lakukan,” kata M Natsir pada wartawan melalui Mesenger Kamis (2/1/2020).

Lanjut M Natsir, DPRD akan memanggil Pemda dengan hak interplasi tidak hanya itu, pihaknya akan membentuk panitia khusus hak angket untuk menemukan kebijakan dan perturan yang bertentangan dengan Undang Undang, terkait penundaan Pilkades oleh Pemda.

“Pada waktu tertentu kita tetap akan gunakan hak kita, baik itu Interpelasi atau hak angket, tetapi melalui prosedur,” tegasnya

Tidak hanya itu, M Natsir menambahkan atas molornya Pilkades dalam waktu dekat DPRD akan segera berkoordinasi ke Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) tentang alasan penundaan Pilkades oleh Pemda serta jabatan kepala Desa di kepsul yang dinyatakan sudah habis.

“Waktu dekat ini, kita akan konsultasi ke Mendagri terkait pilkades lagi. Tadi diruang Komisi I saya dan teman-teman telah memabahas soal pilkades dan yang jelas kita tidak diam,” ungkap M Natsir.

Selain itu, kata M Natsir dalam bulan ini, pihaknya akan mendesak Pemda untuk segera mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) tetang tahapan Pilkades dengan berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Dalam bulan ini, berdasarkan RDP dengan Sekda, Pemerintahan, Hukum dan BPMD, kemarin segera mensosialisakan Perbup, karena hal tekhnisnya ada disitu,” tutup M Natsir. (rs)