Pj. Kades Kawata Bakal Terima Surat Panggilan

Kepsul, radarinvestigasi.com- Terkait Penolakan Peyelenggara Pemilu di Desa Kawata, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) telah melakukan pertemuan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) serta Polres Kepsul. Diruangan Asisten I Kantor Bupati Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara. Selasa (18/2/2020).

Pertemuan tersebut Pemda Kepsul akan memanggil Pj. Kepala Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur, Masidin Umasugi, serta tokoh Pemuda dan tokoh Masyarakat. Untuk bersama-sama mencari solusi dan melakukan pencegahan serta pembinaan .

Sebab pernyataan penolakan penyelengara pemilu ditingkat bawah yang telah disampaikan oleh Pj. Kades Kawata di Desa Kawata, melanggar UU Nomor 10 tahun 2016.

Asisten I Pemda Kepsul H. Umar Umabaihi dalam pertemuan tersebut mengatakan, dalam waktu dekat Pemda akan memanggil Pj. Kades Kawata serta Toko msayarakat dan Pemuda. Kemudian untuk Pj. Kades kawata Pemda akan mebuat surat panggilan untuk melakukan pembinaan.

“Dalam waktu dekat kami, akan memanggil kepala Desa dan tokoh masyarakat Dan tokoh Pemuda di Desa Kawata. Untuk itu, besok kita akan membuat surat dan memanggil mereka ke sini untuk dilakukan pembinaan-pembinaan” kata H Umar.

Selain itu, Ketua Bawaslu Kepsul Iwan Duwila mengatakan penolakan penyelenggara pemilu di Desa Kawata. Bawaslu akan mengundang Kadesnya untuk meminta klarifikasi, melakukan langka pencegahan.

“Bawaslu berencana untuk mengundang Pj Kades Kawata, untuk diklarifikasi dan sekaligus sebagai bentuk dari langkah pencegahan. Sebab Pj. Kades Kawata adalah Pegawai Negeri Spil (PNS),” ujarnya.

Iwan menambahkan presepsi masyarakat soal seleksi penyenggara pemilu ditingkat Desa, harus ada keterwakilan dari tiap-tiap Desa tidak ada dalam regulasi.

“Presepsi masyarakat yang keliru soal proses seleksi penyelenggara di tingkat bawah harus ada keterwakilan dari setiap Desa,” jelasnya.

Lanjut Iwan pihaknya berharap Pemda Kepsul dapat memberikan pencerahan terhadap pemerintah Desa Karena Pemerintah Desa adalah bagian terkecil dari pemerintah Daerah.

“Pemerintah Desa adalah bagian terkecil dari Pemerintah di atas, sehingga melalui Pemerintah Daerah dapat memberi pencerahan kepada kepala Desa,” harapnya

Sementara Ketua KPU Kepsul, Yuni Ayuningsi Ayuba, katakan masalah penolakan yang muncul pasca penguman hasil seleksi PKK di Desa Kawata. Kemudian perekrutan angota penyelenggara pemilu oleh KPU itu, adalah sesuai dengan mekanisme.

“Permasalahan di Desa Kawata muncul pasca pengumuman hasil wawancara seleksi PPK. Bahwa semua yang dilakukan dalam perekrutan PPK oleh KPU Sula sudah sesuai maknisme dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Untuk itu dirinya menginginkan masalah di Desa Kawata saat ini, Pemda Kepsul harus pro aktif. Sehingga tahapan pemilihan berjalan dengan lancar.

“Kami menginginkan masalah ini diselesaikan secepatnya karena tahapan Pemilihan terus berjalan. dan juga Kami inginkan adanya pro aktif dari Pemerintah Daerah,” pinta Ketua KPU.

Terpisah Kasat Intel Polres Kepsul IPDA Syamsul Rosingin, meminta Pemda Kepsul harus secepatnya merespon permasalahan yang terjadi di Desa Kawata. Sehingga pertemuan bersama Pemda, KPU serta Bawaslu dan Kebagpol, mendapat solusi, agar tidak menjadi dampak yang berkepanjangan.

“Kami melihat dari dinamika yang ada di Desa Kawata, di khawatirkan akan berdampak pada upaya untuk menggagalkan Pemilu. Untuk itu, Kita harus mencari solusi yang cepat, sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu yang saat ini terus berjalan,” tutup Kasat Intel Polres Kepsul

Turut hadir, dalam pertemuan tersebut Kaban Kesbangpol Said Losen, SH,. Kabag Pemerintahan Aswin Soamole S.STP, Plt. Kabag Hukum Sarbin Sapsuha,SH, Serta Sekretaris Bawaslu Alfian Jambak dan Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Samsul Bahri Teapon. (***)