CollageMaker_20191003_170236831-750x450

Politisi Dapil III Pulau Mangoli Kuasai Kursi Pimpinan DPRD Sula

Kepsul Radar IT- Pasca dilantik pada Senin (30/9), DPRD Kabupaten Kepulaun Sula (Kepsul) menggelar rapat paripurna perdana di gedung DPRD, Kamis (3/10/2019).

Paripurna yang berlangsung sekira pukul 11.30 WIT itu, dengan agenda penetapan usulan nama unsur pimpinan defenitif. Mereka yang terpilih yakni Ketua Sinaryo Thes, Wakil Ketua I Ahkam Gazali dan Wakil Ketua II Hamjah Umasangdji.

Uniknya, tiga nama Politisi yang terpilih menempati pucuk parlemen periode 2019-2024 berasal dari Dapil III Pulau Mengoli Kepsul yakni Kecamatan Mangoli Timur, Tengah dan Utara Timur.

Penetapan ini nama pimpinan di baca oleh Sekwan Kepsul Lily Hirawati Tomaidi. Berdasarkan surat keputusan Nomor: 03/177.1 /X/2019 tentang penetapan tiga unsur pimpinan DPRD definitif. Mereka yang terpilih menduduki kursi pimpinan yakni Sinaryo Thes dari Demokrat sebagai ketua, Ahkam Gazali, Wakil Ketua I dari partai Golkar dan Hamjah Umasangdji, Wakil Ketua II.

Penetapan ini sesuai surat keputusan Dewan Pempinan Pusat partai Demokrat 162/SK/DPP.PD/VIII/2019 tentang penetapan unsur pimpinan Ketua DPRD Kepsul Provinsi Malut Dari partai Demokrat yaitu Sinaryo Thes, dan Surat DPP partai Golkar nomor 1166/Golkar/XI/2019 perihal penetapan calon DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku utara tanggal 27 September 2019. Sementara untuk Nasdem berdasarkan surat keputusan DPP partai NasDem nomor 045-SK/DPP-NasDem/XI/2019 tentang penetapan ketua dan wakil ketua DPRD serta wakil ketua dan ketua franksi DPRD Provinsi Kabupaten dan kota Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024.

Paripurna itu di Pimpinan Sinaryo Thes selaku ketua DPRD sementara.
Sunaryo dalam sambutannya menuturkan, paripurna yang digelar saat ini merupakan agenda pertama dewan pasca dilantik.

“Pelantikan itu merupakan agenda penting yakni sumpa dan janji angota DPRD yang secara konstitusional wajib untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (2) UU nomor 23Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah pada penjelasan pasal 164 ayat (2), “paparnya. (RS)