Screenshot_2019_1207_121542-700x390_1575692234611

Rasionalisasi Anggaran APBDP 2019, Internal DPRD Bangkep Saling Tuding

Salakan, radarinvestigasi.com – Masih soal dugaan titipan proyek siluman tanpa perencanaan di DPRD Bangkep pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2019.

Stigma negatif pihak eksekutif yang menyasar untuk para oknum tertentu dari kalangan wakil rakyat Bangkep itu belum claer. Sebab sebagian besar pejabat di OPD Kabupaten Bangkep rame-rame buka suara.

Mereka para OPD mempersoalkan rasionalisasi anggaran yang terpangkas di APBD Perubahan 2019. Akibatnya, mereka justru ngotot dan tidak ingin menyerahkan rencana kerja (Renja) tahun 2020 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkep.

Seperti diketahui dalam sepekan terakhir, Inspektur Kabupaten Bangkep Moh Ilyas, sempat juga menyorot secara tajam di media sosial facebook akan aksi pemangkasan anggaran APBD/APBD Perubahan oleh para wakil rakyat di Gedung DPRD Bangkep itu.

“Estimasi Silpa sebesar Rp51 miliar sudah melanggar aturan melebihi Rp3 persen, yang seharusnya kurang lebih Rp21 miliar. Sehingga menyebabkan terjadinya devisit.
Ini ada apa? Lalu, di APBD Perubahan, anggaran OPD dikurangi untuk menanggulangi defisit, ternyata tidak mengakomodir kepentingan tertentu,”ciutnya, dalam akun media sosial facebook.

Ciutan Inspektur itu seolah dibenarkan oleh Ketua Banperda DPRD Kabuoaten Bangkep, Sadat Anwar Bihailia. Alumnus STAIN Manado itu menyatakan, satu demi satu teman-teman SKPD mulai bersuara karena ilegalnya pembahasan.

“Pertanyaan saya dimana peran kita membantu teman-teman SKPD, sebagaimana rapat kita terhadap beberapa SKPD yang telah selesai, masihkah kita berlaga pongah dan diam saja? saatnya nurani pengabdian kita harus tergugah jika kita masih punya hati,”kata Sadat, meski tak jelas siapa yang disindirnya dalam pernyataan itu, pada beberapa hari lalu.

Sadat tak mengurai secara detail apa maksud kalimat ilegalnya pembahasan itu yang sudah dibahas oleh para koleganya di DPRD.

“Saya tidak pernah diundang berkaitan dengan pembahasan anggaran, meski saya di Banggar. Saya juga tidak tau kenapa. Bicara tentang DPRD dan perilaku (pangkas-memangkas) itu sudah menjadi pengetahuan semua orang. Padahal sebenarnya tidak dibenarkan,”terangnya, menjawab pertanyaan wartawan.

Ditegaskannya lagi, yang dibahas ditingkat Komisi juga tidak jelas karena di Komisi itu sesuai regulasinya hanya membicarakan korelasi program antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
“Sementara jika berbicara plafon anggaran dari setiap SKPD itu adalah kewenangan Banggar, bukan alat kelengkapan lain apa lagi hanya pimpinan,”tukasnya.

Pernyataan Sadat tak senada dengan Irwanto T. Bua. Iwan-sapaan akrab politikus asal partai Golkar itu menyatakan, mekanisme pembahasan anggaran lewat Komisi, dan selanjutnya di finishing di Banggar.

“Sejauh ini pembahasannya baru di tingkat Komisi dan memang belum sampai ke Banggar. Tapi pak Sadat juga ikut membahas di tingkat Komisi,”terangnya.

Soal OPD yang tak menginput Renja tahun 2020, Iwan menambahkan, hal itu
tidak menjadi persoalan.
“Sebab ketika OPD tidak menginput maka itu dianggap dalam OPD-nya tidak ada perubahan anggaran. Maka mereka tetap menggunakan RKA APBD murni,” tambahnya. (ir)