Balikpapan, radarinvestigasi.com — Kepala Sat Pol PP Kota Balikpapan Zulkifli menegaskan dalam waktu dekat bakal melakukan penertiban kepada penjual BBM eceran dengan dispenser digital/Pertamini di wilayah Kota Balikpapan

Menurutnya keberadaan Pertamini yang sedang menjamur di Kota Balikpapan saat ini adalah ilegal dan tidak memiliki aturan perizinan dari Pertamina

“Selain tidak memiliki aturan perizinan, keberadaan Pertamini juga dapat mengancam keselamatan pemilik Pertamini sendiri maupun orang lain seperti kebakaran yang bisa terjadi kapan saja akibat kelalaian seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di daerah KM 1 Muara Rapak,”kata Zulkifli, ditemui media ini di kantornya, Senin, 12/8/2019

Pertamina sendiri, lanjut Zulkifli, tidak memiliki kebijakan tentang peraturan untuk pengelolaan penjualan BBM eceran dengan sistem digital Pertamini dimasyarakat seperti yang ada saat ini.

Bahkan, kata Zulkifli, karena maraknya penjual BBM eceran Pertamini sudah pernah disidangkan di Pengadilan dengan melibatkan Dinas Perdagangan dan Pertamina. Hasil dari persidangan menyimpulkan Pertamini tersebut adalah ilegal karena diluar dari aturan yang dimiliki Pertamina dan tidak memenuhi syarat keselamatan teknis kerja

“Pertamini tidak memenuhi syarat keamanan dan kelayakan teknis kerja, keberadaannya adalah illegal. Dalam waktu dekat kita akan tertibkan semuanya, di Balikpapan ada 99 titik lokasi adanya pertamini,”jelasnya

Langkah awal yang akan dilakukan Satpol PP ini akan memberikan surat edaran kepada pemilik usaha pertamini dan akan menempelkan stiker di masing-masing dispensernya, stiker ini untuk memastikan jumlah Pertamini yang sudah didata tidak bertambah lagi sampai penertiban dilakukan

Diungkapkannya, bahwa dirinya sudah membuatkan surat pernyataan kepada dua distributor yang ada di Kota Balikpapan untuk tidak menjual lagi dispenser Pertamini tersebut kepada masyarakat

“Untuk mencegah terjadinya penambahan, kita akan tempelkan stiker dimasing-masing dispenser Pertamini yang sudah ada. Baru akan dikontrol setiap saat sebelum dilakukan penertiban,”ungkapnya

Zulkifli menegaskan penertiban baru akan dilakukan setelah surat edaran diberikan dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan

“Kita akan beri waktu dulu kepada pemilik usaha 3 sampai 6 bulan setelah kita berikan surat edaran tersebut, baru kita lakukan penertiban,”ujarnya

Ia menjelaskan, waktu yang akan diberikan selama 3 sampai 6 bulan itu sebagai upaya toleransi kepada pemilik usaha Pertamini

“Makanya, setelah surat edaran nanti diberikan kepada pemilik usaha, mereka bisa berhenti sendiri sebelum waktu penertiban dilakukan. Saya juga meminta kepada masyarakat mulai saat ini agar tidak ada yang membuka usaha itu lagi. Tapi jika masih ada yang buka akan kita tertibkan tanpa terkecuali,”tegasnya. (Fzi)