Jakarta, Radar IT – TNI dan Polri tidak akan Mentoleril tindakan Inkonstitusional anarkis yang akan dilakukan oleh peserta aksi Demo Bawaslu di Jalan Thamrin Jakarta dan KPU hari ini.

Hal tersebut ditegaskan oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto pada konferensi Pers bersama Kapolri Tito Karnavian dan Menkopulhukam Wiranto beserta beberapa pejabat tinggi Negara lainnya kantor Menkopulhukam hari ini, Rabu, 22/5/2019.

“Kami tidak akan mentoreril dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi aksi Inkonstutisional yang merusak proses demokrasi,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

“NKRI Harga Mati,” tegas Hadi.

Menyikapi persoalan Pemilu serentak 2019, Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, mengatakan, Pemilu serentak 2019 17 April adalah salahsatu Pemilu yang paling komplek karena adanya Pilpres dan Pileg secara serempak dan salah satu Pemilu yang paling Komplek di dunia yang melibatkan 80 persen dari 192 juta suara. Ini adalah salah satu pemilihan yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam 1 hari.

“Itu telaksana dengan sukses berkat kerjasama yang baik dari penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu, TNI – Polri dan pemilih beserta peserta pemilu,” ungkap Tito.

Kalau ada pihak yang keberatan atau mengklaim adanya hal hal yang tidak sesuai dengan aturan Hukum, jelas Kapolri, Maka, kami TNI Polri menghimbau agar menggunakan mekanisme yang Konstitusional.

“Kalau pelanggaran dilakukan oleh peserta Pemilu laporkan ke Bawaslu sesuai tingkatan yang ada, kalau yang melanggar itu adalah penyelenggara Pemilu ada DKPP. Kalau diduga ada pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif ada mekanisme Mahkamah Konstitusi,” tambah Tito.

“Namun kalau ada langkah langkah yang diluar hukum apalagi upaya upaya Inkontitusional yang akan merusak stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat maka kami Polri TNI sudah sepakat akan menindak tegas dan tidak mentoleril,” tegas Jendra Tito Karnavian.

Sementara Menkopulhukam Wiranto mengungkapkan, ada penyebaran berita bohong yang sengaja ingin memprovokasi untuk membangkitkan amarah masyarakat

“Penyerangan Masjid adalah tidak benar serta informasi yang upload di Media Sosial bahwa ada warga di sangkur oleh aparat juga itu adalah tidak bemar. Itu adalah berita lama yang tidak ada hubungannya dengan Aksi 22 Mei ini,” jelas Wiranto.

“Ada Oknum tertentu yang sengaja memprovokasi masyarakat yang sengaja memancing reaksi kemarahan warga dan mendapat keuntungan dari situ,” tambah Wiranto.

Wiranto menegaskan langkah langkah yang diambil oleh aparat penegak Hukum Ini semata mata untuk kepentingan keamanan Nasional

“Langkah langkah yang diambil adalah demi untuk kepentingan keamanan Nasional dan saya berharap doanya seluruh masyarakat doanya agar pengamanan dapat berjalan dengan baik,” pintanya.

Terpisah, Presiden terpilih pada Pilpres 17 April 2019 Joko Widodo mengatakan, “Saya membuka diri kepada siapa saja yang ingin bersama sama membangun negara yang kita cintai ini,”

Namun, tambah Jokowi, saya juga tidak akan mentoleril para perusuh yang ingin merusak Demokrasi, pesatuan bangsa kita, mari kita kembaili merajuk rumah kita bersama yakni Indonesia yang aman dan damai.(Red)